Indonesia Dilanda Krisis Sosial Politik

Indonesia saat ini dinilai tengah menghadapi krisis sosial politik (sospol) yang semakin kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa. Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut arah kebijakan sosial dan politik yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Menurut pengamat sosial politik sekaligus mantan aktivis dan birokrat, Robertho Manurung, berbagai program subsidi dan bantuan gratis yang selama ini digulirkan pemerintah kerap kali hanya menjadi fenomena politik semata tanpa menyentuh akar persoalan masyarakat secara menyeluruh.

“Bantuan sosial dan subsidi jangan hanya menjadi ‘lipstik politik’. Jika tidak tepat sasaran, maka hanya akan melahirkan ketergantungan dan memperbesar beban ekonomi negara,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya tradisi hidup bergantung pada utang, baik dalam skala individu maupun negara. Akibatnya, muncul istilah “gali lubang tutup lubang” yang mencerminkan lemahnya ketahanan ekonomi nasional.

Selain itu, Robertho juga menyoroti kondisi politik nasional yang dinilai semakin dipengaruhi kepentingan kelompok dan koalisi partai. Menurutnya, jabatan strategis di pemerintahan seharusnya lebih banyak diisi oleh kalangan profesional, akademisi, dan ilmuwan yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya.

“Banyak tokoh profesional dan akademisi yang sebenarnya mampu berkontribusi untuk bangsa, namun sering kali tersisih oleh kepentingan politik praktis dan pembagian kekuasaan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa target kebijakan sosial politik pemerintah harus diarahkan secara jelas kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama di wilayah desa, daerah pertanian, serta kawasan 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).

Menurutnya, apabila bantuan sosial maupun kebijakan politik tidak berpihak kepada sektor-sektor mendasar tersebut, maka dampaknya akan sangat besar terhadap masa depan bangsa, khususnya di sektor perekonomian dan kesejahteraan generasi penerus.

“Jika persoalan mendasar ini tidak segera dibenahi, maka negara akan menghadapi dampak multidimensi yang bisa menjadi beban berat bagi generasi mendatang,” tutupnya. (*)

(Penulis: Robertho)

Lanjutkan Membaca

Masalah Dan Tantangan Bangsa Saat Ini

Jakarta — Permasalahan kemiskinan desa yang selama ini menjadi perhatian dalam pembangunan nasional dinilai telah menjalar ke wilayah perkotaan. Fenomena meningkatnya keberadaan ojek di berbagai lapisan masyarakat dan hampir seluruh daerah di Indonesia disebut sebagai salah satu simbol munculnya “miskin kota” akibat belum optimalnya pemerataan pembangunan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Robertho Manurung yang menilai bahwa arah pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berpotensi mengalami kemunduran apabila pembangunan tidak kembali menitikberatkan pada sektor pedesaan dan pertanian.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara agraris seharusnya memperkuat pembangunan infrastruktur pedesaan seperti sistem pengairan, waduk, transportasi hasil pertanian, hingga penyediaan alat pengawetan hasil panen. Selain itu, dukungan subsidi pertanian juga dinilai penting guna meningkatkan hasil dan kualitas produksi nasional.

“Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas utama. Desa merupakan soko guru perekonomian nasional. Jika pembangunan desa lemah, maka dampaknya akan menjalar ke kota dan memunculkan persoalan sosial-ekonomi baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kemajuan sektor agraris akan menjadi fondasi kuat bagi proses industrialisasi nasional. Dengan pertanian yang maju, industri pengolahan akan berkembang, penyerapan tenaga kerja meningkat, ekspor pangan bertambah, penerimaan pajak negara meningkat, serta inflasi dapat lebih terkendali.

Lebih lanjut, berbagai program pemerintah seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), KMP (Koperasi Merah Putih), serta pembangunan Sekolah Rakyat Berkualitas dinilai perlu diarahkan secara lebih fokus kepada wilayah pedesaan, daerah pertanian, dan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan.

Menurutnya, rendahnya pembangunan desa selama ini telah memunculkan efek sosial-ekonomi yang nyata di kawasan perkotaan. Hal itu terlihat dari berkembangnya sektor ojek yang kini merambah hampir seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk bertahan hidup di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan produktif.

“Apabila pembangunan desa diperkuat secara serius dan berkelanjutan, maka akan tercipta kemakmuran bangsa, keadilan sosial, serta keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang mandat negara,” tambahnya.

Robertho Manurung sendiri dikenal sebagai mantan Ketua Pemuda Tani Nasional HKTI, mantan Ketua Pemuda Tani HKTI DKI Jakarta, serta pernah aktif sebagai pengurus KNPI dan Kosgoro Jawa Tengah. Saat ini ia aktif dalam Ikatan Pensiunan/Werdatama Sospol/Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta dan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pakar DPD Partai NasDem DKI Jakarta.

Rilis ini disampaikan sebagai bagian dari buah pemikiran dan rangsangan intelektual dalam menjawab berbagai tantangan bangsa Indonesia saat ini. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Budaya Merawat Data Wilayah Dinilai Penting untuk Mencegah Konflik

V

Jakarta — Wacana pentingnya budaya merawat data wilayah sebagai langkah pencegahan konflik kembali mengemuka dalam bedah buku Diplomasi Sengketa Empat Pulau Aceh–Sumut yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Diskusi publik tersebut mengangkat tema “Merawat Data, Mencegah Sengketa” dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, akademisi, budayawan, serta pegiat literasi dari Aceh dan Jakarta. Senin (18/5/2026

Buku yang ditulis oleh Murizal Hamzah bersama Fikar W Eda itu membahas secara mendalam polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara yang sempat menjadi perhatian nasional pada Mei–Juni 2025.

Dalam paparannya, Murizal Hamzah menjelaskan bahwa sengketa empat pulau tersebut sejatinya bukan persoalan baru. Pada masa Orde Baru, persoalan serupa pernah diselesaikan secara bijak antara Gubernur Daerah Istimewa Aceh Prof. Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar dengan disaksikan Menteri Dalam Negeri Rudini.

“Beberapa puluh tahun kemudian, sengketa yang sama kembali terulang. Padahal akar persoalannya lebih kepada kesalahan administrasi sejak 2008,” ujar Murizal.

Ia menegaskan, sejak masuk dalam administrasi Sumatera Utara pada 2008, Pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya diplomasi agar empat pulau tersebut dikembalikan ke Aceh. Bahkan, pembangunan infrastruktur seperti dermaga, mushalla, dan fasilitas lainnya tetap dilakukan Pemerintah Aceh di kawasan tersebut.

Menurut Murizal, persoalan empat pulau sebenarnya sudah pernah disinggung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 2022 di Banda Aceh, namun tidak menimbulkan kegaduhan. Polemik baru membesar pada 2025 hingga akhirnya Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan menetapkan empat pulau tersebut sebagai bagian dari Aceh pada 17 Juni 2025.

Sementara itu, intelektual nasional asal Singkil lulusan Jerman, Fajri Alihar, menilai bahwa di tingkat masyarakat sebenarnya tidak pernah ada konflik mengenai kepemilikan empat pulau tersebut.

“Saya sendiri heran kenapa menjadi heboh. Padahal masyarakat tahu bahwa empat pulau itu milik Aceh,” katanya.

Fajri menjelaskan, secara administratif Pulau Mangkir Ketek, Mangkir Gadang, Lipan, dan Panjang merupakan bagian dari Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Secara geografis, keempat pulau itu juga lebih dekat dengan wilayah Singkil Utara.

Ia menambahkan bahwa pulau-pulau tersebut selama ini dimanfaatkan masyarakat setempat untuk perkebunan kelapa dan peternakan kerbau secara turun-temurun. Selain itu, kawasan tersebut memiliki panorama alam dan habitat burung migrasi yang dinilai berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan.

Ketua Taman Iskandar Muda, Muslim Armas, mengapresiasi hadirnya buku tersebut sebagai dokumentasi penting sekaligus catatan sejarah yang dapat menjadi referensi dalam penyelesaian persoalan batas wilayah di Indonesia.

Dalam diskusi itu, Muslim juga mengusulkan agar pulau-pulau di Aceh dapat dikembangkan melalui kerja sama investasi jangka panjang dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sementara itu, pengacara nasional Kamal J Farza menyebut buku tersebut sebagai salah satu dokumentasi paling lengkap terkait sengketa empat pulau Aceh–Sumut karena memuat berbagai arsip dan fakta yang sebelumnya belum diketahui publik.

Menurutnya, buku tersebut mengangkat sejumlah isu penting seperti lemahnya pengelolaan arsip negara, harga diri politik Aceh, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Acara bedah buku diawali dengan pembacaan puisi bertema pulau oleh empat penyair perempuan, yakni D. Keumlawati, Fatin Hamama, Devie Matahari, dan Helvy Tiana Rosa.

Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Komunitas Desember Kopi Gayo dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta serta PDS HB Jassin. Sejumlah tokoh Aceh dan nasional turut hadir, di antaranya pengusaha Iqbal Ismuha, Ketua Masyarakat Lhokseumawe SEUSAMA Jakarta Zulkifli Ibrahim, Ketua Umum IMPAS Aceh–Jakarta Raya Agussalim, pengacara nasional M. Basyir Aci, pegiat literasi Le Putra, serta tokoh masyarakat lainnya.

Rencananya acara ini akan dibuka oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, namun batal hadir karena agenda mendadak bersama Menteri Dalam Negeri. Demikian pula Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Raziras Rahmadillah yang berhalangan hadir karena masih melakukan mediasi sengketa batas wilayah di daerah lain. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Majelis Adat Aceh Kirim Surat Ke Mentri Agama, Soal Pakaian Adat Aceh Digunakan di Ucapan Keagamaan Non-Muslim

 

Sikap resmi ditunjukan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Perwakilan Jakarta dengan mengirimkan surat resmi kepada Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, terkait polemik penggunaan atribut pakaian adat Aceh dalam penyampaian ucapan yang berkaitan dengan perayaan keagamaan non-muslim. Surat MAA tersebut tertanggal 12 Mei 2026 dan ditandatangani Ketua MAA Perwakilan Jakarta, Dr. Ir. Surya Darma, MBA. 

"Kami dari MAA  Perwakilan Jakarta sudah mengirim surat nomor 005/MAA/PWJKT/V/2026, menyampaikan bahwa pakaian adat Aceh seperti Kupiah Meuketop bukan sekadar busana seremonial, tetapi simbol identitas sejarah, nilai syariat, dan marwah masyarakat Aceh sebagai “Serambi Mekkah”jelas Surya Darma saat ditemui di ruang kerjanyavdi Jakarta, Rabu (13/5/2026). 

Karena itu, penggunaan atribut adat Aceh dinilai memiliki dimensi etika, penghormatan budaya, serta sensitivitas sosial yang harus dijaga secara bijaksana, " tambah Surya Darma

Seperti diketahui Menteri Agama  mengenakan pakai adat Aceh saya menyampaikan ucapan "Bulan Maria."

Ketua MAA Perwakilan Jakarta  menyebut penggunaan atribut adat Aceh dalam konteks ucapan keagamaan tertentu telah memunculkan berbagai pandangan dan keresahan di tengah masyarakat Aceh.

Dalam surat tersebut, MAA juga menegaskan pentingnya menjaga harmonisasi sosial dan menghormati kekhususan Aceh sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

Melalui surat itu, MAA Perwakilan Jakarta meminta Menteri Agama memberikan klarifikasi resmi mengenai maksud dan tujuan penggunaan atribut adat Aceh tersebut.

Selain itu, MAA juga mengimbau agar pejabat publik lebih berhati-hati dalam menggunakan simbol budaya daerah tertentu dengan mempertimbangkan nilai sejarah, agama, dan adat yang melekat padanya. 

“Pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk amar ma’ruf nahi munkar serta upaya menjaga marwah adat Aceh dalam bingkai persatuan nasional,” demikian kutipan surat MAA Perwakilan Jakarta.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Wali Nanggroe Aceh, Gubernur Aceh, Ketua MAA Pusat, Ketua MPU Aceh, serta Ombudsman Republik Indonesia. 

Lebih lanjut Surya Darma menyatakan bahwa masyarakat Aceh tetap menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama dan semangat persatuan nasional.

Namun,  berharap penggunaan simbol adat Aceh dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. (LEP) 

Lanjutkan Membaca

Pasee Raya Gelar HBH, Momentum Memperkuat Ukhuwah Antara Warga Pasee Raya di Perantauan

 

Paguyuban warga Aceh Utara yang berbasis di Jabodetabek, Pase serantau Aceh Utara (PSAU) atau yang lebih dikenal dengan Pase Raya, menggelar acara Halal Bihalal dengan tema Sucikan “Hati, Eratkan Silaturahmi, Kuatkan Sinergi Menuju Kinerja yang Dicintai Ilahi", yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan di kawasan Cibubur Lake View depok pada Minggu, 3 Mei 2026.

Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat Aceh yang berdomisili di Jabodetabek, dan dari Aceh hadir Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, S.E., MM., yang akrab disapa Ayah Wa. Dari tokoh masyarakat Irjen Pol (Purn) DR. H. Saiful Maltha, S.I.K., S.H., M.Si, H Sudirman, S. Sos (DPD RI) atau yang akrab dipanggil Haji Uma, Teuku Zulfadli  atau yang akrab dipanggil Waled Landeng (Komisi 6 DPR Aceh) Akademisi Dr .Alfian Wakil Rektor Unimal Aceh. hadir juga Dr. Ir. Surya Darma, MBA, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Perwakilan Jakarta dan Prof, Drs. Erman Anom, MM, Ph.D. Guru Besar di Universitas Esa Unggul hingga generasi muda. Suasana kebersamaan terasa kental sejak awal hingga akhir kegiatan, yang bertujuan mempererat silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia, Letda Inf. Adri Idris, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini dengan lancar. Ia juga mengapresiasi partisipasi seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut dan berharap Warga Aceh khususnya pasee raya tetap kompak dan solid di ibukota ini.

“Halal bihalal ini bukan hanya sekadar tradisi tahunan, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat ukhuwah dan kebersamaan di antara warga Pasee Raya di perantauan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pase Serantau Aceh Utara, Dr.  Khaidir Abdurrahman, S.IP., M.AP yang juga Direktur Hubungan Kelembagaan PT ASABRI (Persero), dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga identitas dan nilai-nilai budaya Aceh di tengah kehidupan metropolitan.

“Kita berharap Pasee Raya dapat terus menjadi wadah pemersatu, tempat saling mendukung, serta berkontribusi positif bagi masyarakat luas, baik di Jakarta maupun untuk daerah asal kita di Aceh,” ungkapnya.

Hadir juga 2 orang perwakillan dari Jepang yang akan membantu mendirikan  pabrik pengolahan sampah menjadi energi listrik menghibahkan 1 unit mesin  air tawar, atau desalinasi, adalah alat untuk mengubah air laut/payau menjadi air bersih siap konsumsi menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau evaporasi (fresh water generator) dan program magang ke Jepang bagi generasi muda Aceh.

 

Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, S.E., MM., dalam sambutannya mengajak seluruh warga pase raya, khususnya warga Aceh Utara di perantauan untuk menggalang dana membantu kampung halaman yang tertimpa musibah.

 

Sementara  H Sudirman, S. Sos dalam tausiahnya menyampaikan bahwa, “manusia sudah di ciptakan Allah dalam bentuk yang seindah indahnya, tetapi ada manusia yang masih butuh pengakuan kesempurnaan melaui operasi plastik” ucap Haji Uma.

 

Acara ini juga diisi doa bersama, yang di pimpin oleh Teuku Zulfadli disambung dengan selawat Nabi yang diikuti seluruh peserta yang hadir.

Acara diakhiri denngan makan bersama yang semakin menambah keakraban antar peserta. Kegiatan ditutup Foto Bersama. (LEP)

Lanjutkan Membaca