Jakarta – Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai unsur penggerak roda birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, di era kebiasaan baru yang dihadapi saat ini, SDM Aparatur dituntut mampu beradaptasi untuk bekerja semaksimal mungkin dalam situasi yang tidak pasti.
Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi yang paripurna, disinilah peran penting Lembaga Pelatihan Pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan bagi ASN dengan kualitas mutu yang baik.
Menanggapi hal tersebut, sektor pemerintah maupun swasta di seluruh negara menempatkan pengembangan kompetensi sebagai prioritas untuk merespon tuntutan era kebiasaan baru dan disrupsi organisasi demi meningkatkan mutu pengembangan kompetensi menjadi sangat strategis.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Utama BNN Drs. Dunan Ismail Isja, M.M., didampingi Kepala PPSDM BNN Sindhu Setiatmoko, S.E., M.M., melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menerima Surat Keputusan dan Sertifikasi Akreditasi Lembaga Pelatihan yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala LAN RI Dr. Adi Suryanto, M.Si di Kantor Pusat LAN RI, Jakarta (7/12).
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator tersebut berhasil meraih Nilai Akreditasi B.
Kualitas dari penyelenggaraan pelatihan dapat diupayakan melalui peran dari sistem penjaminan mutu Lembaga Pelatihan. Salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh LAN adalah melalui proses akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah.
Menurut Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto., M.Si akreditasi yang diberikan kepada Lembaga Pelatihan merupakan salah satu bentuk pengakuan dari LAN sebagai instansi Pembina Diklat atas terpenuhinya standar yang harus dimiliki oleh suatu Lembaga Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik dari segi SDM, perencanaan strategis, fasilitas, penjaminan mutu ataupun manajemen Lembaga Pelatihan tersebut.
“Akreditasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Lembaga Pelatihan tersebut mampu mengelola pelatihan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan”, imbuhnya. (LEP)
SUMBER : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI