JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Dr. Petrus Reinhard Golose, didampingi Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Pol. Drs. Kenedy, S.H., M.H., menghadiri rapat koordinasi dengan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara virtual, pada Rabu (8/6).
Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga merupakan Ketua Komite TPPU, Mahfud MD, ini membahas tentang penetapan Rencana Aksi Stranas TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2022 dan progress persiapan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, yang juga merupakan Sekretaris Komite TPPU, memaparkan progress persiapan MER on site visit Indonesia 2022 dan perkembangan penilaian kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Indonesia.
Indonesia saat ini sedang mengupayakan keanggotaan penuh dalam FATF agar mendapatkan manfaat penuh sebagai negara anggota. Proses keanggotaan Indonesia pada FATF yang telah dimulai sejak tahun 2017, saat ini bergantung pada keberhasilan Indonesia dalam menghadapi MER yang akan berlangsung pada 17 Juli s.d. 4 Agustus 2022 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.
MER Indonesia oleh FATF akan menilai kepatuhan rezim APU PPT di Indonesia terhadap seluruh rekomendasi FATF. Penilaian MER mencakup aspek kepatuhan teknis terhadap 40 rekomendasi FATF dan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaannya.
Dalam MER onsite visit yang berlangsung selama 14 hari kerja tersebut, dijadwalkan 61 kali pertemuan yang melibatkan 30 pihak pelapor dan 23 kementerian/lembaga dengan rincian 85 unit kerja yang akan diwawancarai.
Keberhasilan Indonesia pada MER akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan juru bicara yang mewakili masing-masing kementerian/lembaga dalam menjawab dan mempresentasikan institusinya.
Oleh karena itu, Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengharapkan komitmen pimpinan masing-masing kementerian/lembaga untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan MER dan suksesi Indonesia dalam keanggotan FATF tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BNN RI menyampaikan komitmen serta dukungannya terhadap MER onsite visit dan upaya keanggotaan Indonesia dalam FATF.
“Kami secara berkesinambungan telah melakukan rapat bersama dalam rangka persiapan pelaksanaan MER onsite visit, dan akan menyiapkan Jubir (juru bicara), utamanya yang akan menyampaikan berkaitan dengan laporan hasil analisis (LHA) TPPU narkotika dan implementasinya terkait criminal justice narkotika yang telah dilakukan oleh BNN RI”, imbuh Kepala BNN RI.
Lebih lanjut Kepala BNN RI mengusulkan adanya pertemuan para Jubir yang digagas oleh Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebelum menghadapi MER onsite untuk menyamakan pola pikir dan persepsi dalam memberikan jawaban terbaik bagi tim asesor.
Sumber : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI