Jakarta Timur, sebagai wilayah terbesar di Jakarta, menyimpan potensi masalah yang besar tiap kali pelaksanaan Pemilukada. Pada beberapa kali pelaksanaan pesta demokrasi lokal, masalah demi masalah kerap terjadi.
Jakarta - Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur Eka Darmawan, SE., M.Si., membuka acara "Peningkatan Pemahaman Pembauran Kebangsaan" yang diselenggarakan di Gedung A kantor Walikota Jakarta Timur, Senin (29/4/2024).
Acara ini di ikuti tokoh masyarakat, tokoh etnis dan Karang Taruns se-Jakarta Timur, hajatan yang di inisiasi Forum Pembauran Kebangsaan Jakarta Timur dengan menggandeng Kesbangpol Jakarta Timur di hadiri kurang lebih 100 orang untuk mengelar diskusi. Tampil sebagai narasumber antara lain Kasat Intel Polresta Jaktim Kompol Helmi Wibowo, Syamtidar Tomagola (Korbid Pemuda dan Penggerak Kebangsaan FPK JT), dan Abdul Malik (Anggota FPK JT).
Dalam sambutannya Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur Eka Darmawan, SE., M.Si., mendorong FPK JT agar menjadi garda terdepan dalam ikut mengawal Pilkada Jakarta, 27 November 2024.
Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur Handoko Murhartriarso, SKM., ME., mendukung FPK JT lebih proaktif dalam ikut mengawal Pilkada Jakarta. “Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri, butuh peran serta seluruh komunitas masyarakat,” imbuhnya.
Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur Handoko Murhartriarso, SKM., ME., tengah memberikan arahan untuk diskusi
Tampil sebagai narasumber, Kasat Intel Polresta Jaktim Kompol Helmi Wibowo, Syamtidar Tomagola (Korbid Pemuda dan Penggerak Kebangsaan FPK JT), dan Abdul Malik (Anggota FPK JT).
Dalam paparannya, Helmi menguraikan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah di Jaktim antara lain, perbedaan keyakinan dan pendirian, perbedaan kebudayaan antar-kelompok masyarakat, perbedaan kepentingan antar-individu/kelompok, kesenjangan sosial, dan ketidaksiapan menerima perubahan sosial.
Solusi yang bisa ditawarkan, lanjut Helmi antara lain, mengobarkan semangat nasionalisme, mengajak masyarakat menghargai perbedaan, mengembangkan spirit toleransi, dan menerapkan sikap inklusif.
“FPK JT dan Kesbangpol punya peran besar dalam menciptakan situasi kondusif jelang, saat, dan pasca Pilkada Jakarta. Salah satunya adalah intens berkomunikasi dengan komunitas masing-masing,” kata Helmi.
Sementara itu, Syamtidar Tomagola menegaskan, sebagai forum yang didalamnya ada perwakilan etnis dan tokoh masyarakat, FPK JT dituntut ekstra mengawal pesta demokrasi tersebut, baik melalui kegiatan-kegiatan yang mengedepankan semangat pembauran maupun bentuk-bentuk kolaborasi lintas etnis.
“Pilkada Jakarta merupakan momentum penting. Apalagi saat ini Jakarta bukan lagi Ibu Kota Negara, melainkan sudah menjadi Daerah Khusus Jakarta,” ujarnya.
Di sisi lain, Abdul Malik menyampaikan peran tokoh masyarakat dalam Pilkada Jakarta yakni, memberi suasana nyaman dan dinamis. “Pilkada Jakarta harus menjadi kegiatan yang riang gembira sebagai sebuah pesta demokrasi,” tukasnya.
Ketua FPK JT, H. Lutfi Marzuki mengajak para anggota FPK JT untuk terlibat aktif mengawal Pilkada Jakarta. “FPK JT akan menginisiasi berbagai acara terkait pembauran dan kerukunan dalam upaya menciptakan Pilkada Jakarta yang aman dan damai,” pungkasnya. (LEP)