Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait baru saja melantik beberapa pejabat Kementerian PKP. Maruarar Sirait politikus dan mantan anggota DPR-RI komisi XI yang baru bergabung dalam Partai Gerindra melantik sejumlah 8 pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemen PKP RI. Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum 20 Januari 2024.
Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel
2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur
3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran
4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati
5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Brigjen Pol Aziz Andriansyah
6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman
7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP Tasdiyanto
8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP Budi Permana
Dr. Drs. Imran, MSi, MA, .Cd menjadi Dirjen Perumahan Perdesaan didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 26/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I) di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.
"Bapak ibu orang-orang terhormat, jaga kehormatan kita semua masing-masing dan kita jaga kehormatan keluarga juga," kata Ara saat acara pelantikan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP dijabat oleh Heri Jerman yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia
"Bapak Jaksa Agung sudah perintahkan Bapak Irjen, kalau ada yang korupsi di sini, antar sendiri ke KPK atau ke polisi. Jangan pernah begitu, ya. Janji ya, jangan pernah begitu," ujar Ara.
Ara mengatakan, jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP tidak ada yang berasal dari internal kementerian agar terhindar dari perasaan tidak enak.
Irjen Kementerian PKP beserta empat inspektorat di dalamnya berasal dari pihak luar kementerian, di antaranya berasal dari Kejaksaan Agung, BPKP, dan KPK.
"Irjen dan Inspektorat satu pun tidak ada yang dari dalam. Mungkin kami kementerian satu-satunya yang inspektorat, irjen dan inspektoratnya, semuanya dari luar. Supaya tidak ada perasaan tidak enak," ucap Ara.
Dr. Drs. Imran, MSi, MA, .Cd yang juga mantan Pj Bupati Subang yang sebelumnya pernah menjadi Pj. Walikota Lhokseumawe memiliki tugas mewujudkan target Kemen PKP RI membangun 30 juta rumah rakyat. Bagian dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Pelantikan dilaksanakan di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum dan dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Jaksa Agung ST Burhanudin dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang berperan sebagai saksi pelantikan.
Selain itu, ada Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik kandung Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pidatonya, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan akan membuat matriks kerja paling lama tiga bulan. Bila kinerja anak buahnya sesuai target, maka akan dilanjutkan. Jika targetnya belum tercapai sedikit, Ara akan memberi kesempatan lagi untuk berusaha.
“Tapi kalau targetnya terlalu jauh (tidak tercapainya), saya ganti,” kata Ara.
Menurut Ara, semua yang ada di jajaran Kementerian PKP sudah sepakat terkait dengan evaluasi tiga bulan mendatang. Sebab, semuanya memiliki target, tak terkecuali Menteri dan Wakil Menteri PKP.
“Saya juga punya target dari Bapak Prabowo. Mari kita fokus dengan target yang sudah ditentukan bersama,” kata mantan politikus PDI-Perjuangan
Kementerian PKP merupakan kementerian baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto usai dilantik menjadi Presiden ke-8 RI. Sebelumnya, di era Presiden Jokowi, urusan perumahan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Prabowo membentuk Kementerian PKP untuk merealisasikan program 3 juta rumah per tahun. Program yang dijanjikan Prabowo sejak masa kampanye Pilpres 2024 adalah program pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan. (LEP)