Dari Ditjen Polpum Kemendagri Kini Menjadi Dirjen Perumahan Perdesaan

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait baru saja melantik beberapa pejabat Kementerian PKP. Maruarar Sirait politikus dan mantan anggota DPR-RI komisi XI yang baru bergabung dalam Partai Gerindra melantik sejumlah 8 pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemen PKP RI. Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum 20 Januari 2024.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Brigjen Pol Aziz Andriansyah

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP Tasdiyanto

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP Budi Permana

Dr. Drs. Imran, MSi, MA, .Cd menjadi Dirjen Perumahan Perdesaan didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 26/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I) di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Bapak ibu orang-orang terhormat, jaga kehormatan kita semua masing-masing dan kita jaga kehormatan keluarga juga," kata Ara saat acara pelantikan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP dijabat oleh Heri Jerman yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia

"Bapak Jaksa Agung sudah perintahkan Bapak Irjen, kalau ada yang korupsi di sini, antar sendiri ke KPK atau ke polisi. Jangan pernah begitu, ya. Janji ya, jangan pernah begitu," ujar Ara.

Ara mengatakan, jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP tidak ada yang berasal dari internal kementerian agar terhindar dari perasaan tidak enak.

Irjen Kementerian PKP beserta empat inspektorat di dalamnya berasal dari pihak luar kementerian, di antaranya berasal dari Kejaksaan Agung, BPKP, dan KPK.

"Irjen dan Inspektorat satu pun tidak ada yang dari dalam. Mungkin kami kementerian satu-satunya yang inspektorat, irjen dan inspektoratnya, semuanya dari luar. Supaya tidak ada perasaan tidak enak," ucap Ara.

Dr. Drs. Imran, MSi, MA, .Cd yang juga mantan Pj Bupati Subang yang sebelumnya pernah menjadi Pj. Walikota Lhokseumawe memiliki tugas mewujudkan target Kemen PKP RI membangun 30 juta rumah rakyat. Bagian dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pelantikan dilaksanakan di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum dan dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Jaksa Agung ST Burhanudin dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang berperan sebagai saksi pelantikan.

Selain itu, ada Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik kandung Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pidatonya, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan akan membuat matriks kerja paling lama tiga bulan. Bila kinerja anak buahnya sesuai target, maka akan dilanjutkan. Jika targetnya belum tercapai sedikit, Ara akan memberi kesempatan lagi untuk berusaha.

“Tapi kalau targetnya terlalu jauh (tidak tercapainya), saya ganti,” kata Ara.

Menurut Ara, semua yang ada di jajaran Kementerian PKP sudah sepakat terkait dengan evaluasi tiga bulan mendatang. Sebab, semuanya memiliki target, tak terkecuali Menteri dan Wakil Menteri PKP.

“Saya juga punya target dari Bapak Prabowo. Mari kita fokus dengan target yang sudah ditentukan bersama,” kata mantan politikus PDI-Perjuangan

Kementerian PKP merupakan kementerian baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto usai dilantik menjadi Presiden ke-8 RI. Sebelumnya, di era Presiden Jokowi, urusan perumahan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Prabowo membentuk Kementerian PKP untuk merealisasikan program 3 juta rumah per tahun. Program yang dijanjikan Prabowo sejak masa kampanye Pilpres 2024 adalah program pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan. (LEP)

Lanjutkan Membaca

FPK Jakarta Timur Jamu Tamu FPK Propinsi Riau

Jakarta – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Administrasi Jakarta Timur menerima kunjungan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Propinsi Riau yang dipimpin oleh Jailani Tan ( Sekretaris FPK Riau) di dampingi⁠ Syahrial,S.Sos.,MAP (Bendahara FPK RIAU), ⁠H. Rendra Sudarso,S.Sos., S. KM., M. Kes (Koordinator Bidang Pendidikan dan Karakter Bangsa), Ade Ayu Lestari (Admin FPK RIAU) dan ⁠Faizah Yasmin ( Admin FPK RIAU) diteriima oleh Kepala Subbidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik Kesbangpol Jakarta Timur, Ari Budi Yuswanto bersama Ketua FPK Jakarta Timur H. Luthfi Marzuki, SE berserta pengurus FPK Jakarta Timur di ruang sekretariat Gedung D Lantai 7. Jum’at (20/12/2024).

Dalam sambutannya Kepala Subbidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik Kesbangpol Jakarta Timur, Ari Budi Yuswanto menjelaskan bahwa FPK Jakarta Timur terbentuk tahun 2016 walaupun Pergub DKI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja FPK memprakarsasi kehadiran FPK lain se DKI Jakarta, termasuk Propinsi DKI Jakarta,” ungkap Ari Budi Yuswanto.

“FPK Jakarta Timur harus berperan besar karena terluas se Jakarta (187,75 km² atau 28,37% dari luas total wilayah Provinsi DKI Jakarta) dengan 10 kecamatan dan 65 kelurahan dengan 4.144. jumlah TPS saat Pilkada 2024 karena banyak Kawasan pemukiman,” tegas Ari Budi

“Jakarta Timur banyak berbatasan dengan wilayah penyangga, seperti Kota Depok, Kabupaten Bogor,Kabupaten dan Kota Bekasi, sehingga menjadi kota lokasi tawuran yang pelakunya bukan warga Jakarta Timur,” Ungkap Ari Budi

“Disini FPK dapat mengambil peran untuk meminimalisir dengan menumbuhkan wawasan kebangsaan kepada anak anak muda,” pungkas Ari Budi

Dalam kesempatan ini H. Luthfi Marzuki, SE selaku Ketua FPK Jakarta Timur, mengucapkan selamat dating dan rasa syukur atas kedatangan rombongan FPK Riau memperkenalkan anggota FPK yang hadir, “Tak Kenal maka tak sayang’” candanya di sela-sela perkenalan.

Selanjutnya Ketua FPK Jakarta Timur menjelaskan kepengurusannya dari 2021-2026 dengan jumlah 37 orang anggotan dan pengurus.

“Dalam bekerja, Kami disini dibagi dalam 6 bidang dan ruangan ini setiap harinya ada yang ditugaskan menjadi piket sebanyak 2 orang,” jelas Luthfi.

Dalam membalas sambutan, Sekretaris FPK Propinsi Riau Jailani Tan menyampaikan salam dari ketua FPK Propinsi Riau menjelaskan bahwa, “Jumlah Pengurus FPK RIAU 95 orang dari Paguyuban yang tergabung 80 buah Paguyuban, yang di ketuai oleh Drs. H. Auni M. Noor, M. Si,” jelasnya

“Kami terharu disambut oleh begitu banyak pengurus FPK Jakarta Timur yang hadir, banyak hal bagi kami yang baru dalam melaksanakan kegiatan sesuai Tupoksi dalam rangka membantu pemerintah,” jelas Jailani Tan

Acara diakhiri dengan saling tukar cenderamata dan foto Bersama. (LEP)

Lanjutkan Membaca

Mengintip Inovasi Robopark di Pameran Manufacturing Indonesia 2024

Jakarta - PT. Pamerindo Indonesia akan menggelar pameran industri terbesar Manufacturing Indonesia 2024, pada tanggal 4 hingga 7 Desember 2024, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Mengusung tema “35 Years of Innovation – Driving the Future of Manufacturing”, pameran tersebut menandai perjalanan 35 tahun kontribusi Pamerindo dalam mendukung sektor manufaktur Indonesia menuju inovasi berkelanjutan dan berdaya saing global.

Sebagai platform strategis pameran tersebut akan menghubungkan pelaku industri dengan teknologi terkini dan solusi ramah lingkungan, sejalan dengan tren global menuju sustainable manufacturing.

“Manufacturing Indonesia 2024 bukan hanya sekadar pameran, tetapi juga katalis tranformasi untuk memperkuat kemandirian industri nasional dan membangun masa depan yang berkelanjutan.” Kata Event Director PT Pamerindo Indonesia Meysia Stephannie, di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Menurutnya, manufacturing Indonesia 2024 akan melibatkan partisipasi lebih dari 1.300 peserta pameran dari 32 negara/wilayah, yang menampilkan beragam inovasi mulai dari mesin dan peralatan manufaktur, teknologi otomasi, hingga solusi manufaktur efisien yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan industri.

Sejak pertama kali diselenggarakan, Manufacturing Indonesia telah menjadi ajang strategis bagi inovator, pelaku industri dan pembuat kebijakan untuk mempercepat perkembangan sektor manufaktur. Tahun ini, pameran menyoroti adopsi teknologi digital, keberlanjutan dan kolaborasi limpa sektor sebagai pilar utama membangun daya saing.

Manufacturing Indonesia 2024 tidak hanya menampilkan teknologi terbaru, tetapi juga mendukung pengembangan SDM melalui seminar, diskusi, workshop, dan program pendukung lainnya.

Salah satu area pada zona tersebut yang berhasil menarik perhatian pengunjung

yaitu zona Robopark yang tampilkan sejumlah inovasi dipamerkan dalam pameran ini, antara lain Ropi, Robot tank, R⁠obot dancing, COBOT (collaboration robot), ORBIT, AMR (autonom mobile remot), Robot delivery, ⁠Robot navigation

Menurut owner Robopak yag ditemui disela sela ramainya pengunjung, “Merupakan kehormatan bagi kami, Robopark bisa menjadi bagian dari perjalanan industri manufaktur selama 35 tahun terakhir, Kami terus berupaya berinovasi dibidang robotika,” Jelas Yohanes Kurnia

Kami berharap pameran ini dapat menginspirasi pelaku usaha skala kecil hingga menengah untuk berani tampil memerkan produk produknya pada ajang pameran seperti ini,” tambah Yohanes Kurnia

”Khusus untuk generasi muda yang juga sebagai pelaku industri, mari berkreasi dan berinovasi menciptakan produk berkualitas dan berdaya saing”. Pungkas Yohanes Kurnia.(LEP)

Lanjutkan Membaca

Yetty Nurdiati, Korban Peluru Nyasar Akhirnya Lapor Polisi

Jakarta - Sempat viral di berbagai media online dan elektronik terkait Peristiwa yang menimpa Yetty Nurdiati yang dikejutkan dengan peluru nyasar hingga menyebabkan terluka pada bagian pelipis kiri , kejadian tersebut pada tanggal 19 September 2024 tepatnya di kecamatan Ciracas jakarta timur.

Kejadian yang menimpa Yetty Nurdiati terkena peluru nyasar adalah korban yang ke lima dengan dugaan Proyektil yang sama., ” ucap Yetty melalui whatsapp.

Dan sepertinya pihak aparat penegak hukum tidak serius mengusut tuntas siapa pemilik senpi dan proyektil yang dihembuskan.

Dari kejadian ini akhirnya korban peluru nyasar Yetty Nurdiati (40) mendatangi Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) untuk membuat laporan polisi. 25 September 2024.

Bukti laporan polisi Nomor: LP/B/3111/IX/2024/SPKT/POLRES MATRO JAKARTA TIMUR/PODA METRO JAYA. Serta surat permintaan Visum Et Repertum KARS Bhayangkara TKI Pusdokkes Polri hari ini.

Dari laporan polisi diatas diduga Menjadi korban Tindak pidana PENGANIAYAAN, setara dengan Pasal 31 KUHP DAN ATAU 352 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Terlapor (Lidik) yang terjadi pada hari Kamis, 19 September 2024 Jam: 10.00 Wib, di Kantor RW 09 ( PAUD Dahlia) Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur, yang mengakibatkan Korban mengalami sakit.

Harapan korban melaporkan peristiwa ini semoga aparat penegak hukum agar mengusut tuntas siapa dalang atau pelakunya, terkait seringnya terjadi peluru korban nyasar , ” Ketus Yetty dengan nada sedih. Sembari menambah semoga peristiwa yang menimpa saya tidak ada lagi korban selanjutnya. (Admin/Syam/01).

Lanjutkan Membaca

Penegakan Hukum Harus Tegas Dan Menyeluruh

Herfiansyah, Wakil Ketua Umum Saber Korupsi, Dukung Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. H. Nazali Lempo, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., CHRMP. Untuk Pimpin Kejaksaan Agung RI

Jakarta – Wakil Ketua Umum Satuan Komando Sapu Bersih Korupsi (Saber Korupsi), Herfiansyah, secara tegas menyatakan dukungannya kepada Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. H. Nazali Lempo, S.H., M.H., M.Tr.Opsla.,CHRMP.sebagai calon yang layak memimpin Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Herfiansyah memuji prestasi dan integritas DR Nazali, yang selama bertugas dikenal berpegang teguh pada prinsip hukum dan kebenaran.

"Dalam upaya pemberantasan korupsi yang kami lakukan, kami melihat sosok DR Nazali sebagai figur yang tepat dan punya kapasitas untuk membawa institusi penegak hukum kita ke arah yang lebih baik," ujar Herfiansyah pada Jumat (25/9/2024).

Herfiansyah menegaskan bahwa rekam jejak DR Nazali, terutama selama masa tugasnya di TNI, menunjukkan bahwa beliau tidak hanya memiliki segudang prestasi, tetapi juga memegang teguh nilai-nilai keadilan yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, DR Nazali adalah sosok yang tidak pandang bulu dalam menjalankan tugas negara dan selalu berpegang pada data serta fakta dalam setiap langkah hukumnya.

Lebih lanjut, Herfiansyah menyampaikan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan dengan tegas dan menyeluruh. "Hukum itu harus tajam ke atas, ke tengah, dan ke bawah. Tidak ada yang kebal hukum, dan itulah prinsip yang selalu dipegang DR Nazali," tambahnya.

Sebagai Wakil Ketua Umum Saber Korupsi, Herfiansyah berharap bahwa Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, akan mempertimbangkan DR Nazali untuk memimpin Kejaksaan Agung RI dalam Kabinet Indonesia Emas. "Dengan keahlian, pengalaman, dan kecintaan pada tanah air, DR Nazali layak diberi kepercayaan untuk memperkuat penegakan hukum di negeri ini," kata Herfiansyah.

Herfiansyah juga mengungkapkan bahwa dukungannya terhadap DR Nazali merupakan bagian dari misi besar Saber Korupsi dalam menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi. Sebagai organisasi yang berperan aktif dalam investigasi dan pengawasan tindak pidana korupsi, Saber Korupsi membutuhkan pemimpin di lembaga penegak hukum yang memiliki integritas seperti DR Nazali.

Dengan dukungan publik dan tokoh-tokoh penting seperti Herfiansyah, DR Nazali semakin diperhitungkan sebagai calon kuat untuk memimpin Kejaksaan Agung RI. Hal ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Indonesia yang lebih bersih, transparan, dan bebas dari korupsi di bawah Kabinet Indonesia Emas. (Admin/LEP)

Lanjutkan Membaca

Nilai Nilai Patriotisme dan Nasionalisme Harus Tetap Dipejuangkan

Jakarta - Di masa pemerintahan Orde Baru, peran Menwa tak kalah heroiknya. Salah satunya adalah pengiriman personil Menwa ke wilayah konflik, baik yang tergabung dalam pasukan Garuda di luar negeri, maupun yang tergabung dalam Rotasi/Satgas Dharma Bhakti Menwa ke Timor Timur saat masih menjadi bagian dari Republik ini.

Sejak tahun 1978 hingga menjelang masa referendum, Menwa terlibat aktif dalam operasi Seroja Timor Timur. Tiap tahun, 1-2 gelombang satuan tugas Menwa mendarat di bumi Lorosae, menjalankan operasi militer baik perang maupun non perang ( operasi territorial).

Singkat cerita, melalui Deklarasi Balibo 30 Nopember 1975, rakyat wilayah tersebut menyatakan bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi provinsi ke 27 dengan nama Provinsi Timor Timur.

Cerita di tanah Lorosae tidak berhenti disini. Ada kelompok lain di Timor Timur yang menolak berintegrasi ke dalam NKRI, maka sejak saat itu pemberontakan dan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia semakin masif dan penuh warna. Selain operasi militer (Operasi Seroja) yang melibatkan ABRI (TNI/Polri), berbagai elemen masyarakat juga ditugaskan oleh negara untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di provinsi muda tersebut.

Para alumni Menwa yang pernah ditugaskan ke wilayah Timor Timur sejak angkatan pertama hingga terakhir dari berbagai kampus/satuan menwa di seluruh daerah ini kemudian menyatukan diri dalam wadah Ikatan Keluarga Alumni Resimen mahasiswa Seroja Timor Timur (Ika Menwa Seroja Timor Timur).

Bumi Perkemahan Ragunan yang terletak di jalan Harsono RM (Depan Gedung Departemen Pertanian), Pasar Minggu. Jakarta Selatan menjadi saksi bisu acara Temu Kangen Eks Timor Timur yang perdana antara Ika Menwa Seroja dengan Timor Timur dengan Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur yang berlangsung berlangsung meriah. Sabtu (21/09/2024).

Acara ini diisi dengan cerita yang terpendam hampir seperempat abad, saling lepas rindu dan tukar informasi juga diisi dengan nyanyian lagu Timor dan Tari Tebe sambil menghentakan kaki sesuai irama lagunya dimana penari pria dan penari wanita bisa saling bergandengan tangan dalam satu lingkaran juga sesekali terdengar berkomunikasi dengan bahasa Tetun

Ketika ditanya rencana kedepan kegiatan yang akan berlangsung ketua umum Ika Menwa Seroja Timor Timur menjelaskan Brigjen TNI (Purn) Harsanto Adi S.MM, M.Th “keberadaan organisasi ini sebagai wadah keberadaan anggota Menwa di Timor Timur, kedepannya wadah korp ini tetap mempertahankan nilai nilai bela Negara untuk generasi selanjutnya,” jelasnya

“Nilai nilai patriotisme dan nasionalisme masih relevan hari ini bukan diperjuangkan dengan bambu runcing tetapi dengan kecerdasan dan tehnologi, kita harus kuasai tehknologi digital agar nilai ini tetap valid dalam hadapi ancaman gangguan keamanan,” tegas ) Harsanto Adi

“Kami akan terus memelihara internal dengan kumpul dan silaturahmi 2 tahun sekali. Kesempatan pertama bisa berkumpul dengan Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur dan terus akan kita lakukan. Semoga kedepan semua anggota bisa hadir berkumpul atau kita coba kumpul dalam bentuk FDG (Focus Group Discussion) dengan topik seputar wawasan kebangsaan,” pungkas ketua umum

Pada kesempatan yang sama ketua DPW FKPTT Jakarta John CM mengatakan, “tujuan berkumpul Ika Menwa Seroja dengan Timor Timur dengan Forum Komunikasi Pejuang Timor agar kita bisa saling bercerita untuk mempererat tali persaudaraan dan agar kegiatan ini dapat berlanjut,” harap John.

Sementara Ketua Korwil Ika Menwa Seroja Timor Timur Jakarta Teuku Arifin, SH, MH, “misi kami ke Timor Timur ada nilai kejuangan yang pernah dilakukan oleh semua rekan rekan. Dalam hal Ika Menwa Seroja kami melakukan Silaturahmi Nasional setiap 2 tahun,” jelas Arifin

“Sementara kerjasama dengan FPPTT harus berlanjut. Kita harus meninggalkan kesan tersendiri kepada penerus kita, semangat bela Negara kita yang pernah mendharma bhakti untuk Indonesia yang jumlah anggota nya tidak mungkin bisa bertambah, mungkin kerjasama kedepan bisa dalam bentuk napak tilas ke Timor Timur atau Silatnas kedepan yang akan diaadakan di Jakarta FKPTT dapat hadir.” Tutup Arifin

Dalam bincang bincang Ketua Umum FKPTT Eurico Guteres yang diwakili oleh Sekjen FKPTT Salating menjelaskan, “ada hal yang menarik bila seseorang yang bertemu disuatu tempat dengan sekelompok orang bertemu disuatu tempat dapat kita perkuat lagi. Kita yang pernah bertugas dan berjuang di Timor Timur kan kita rangkul, kami FKPTT akan bicarakan sebelum tanggal 14 Oktober 2024,” Terang Salating. (LEP)

Lanjutkan Membaca

KPU Butuh FPK Dalam Sukseskan Pilkada DKI Jakarta

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 bersama Forum Pembaruan Kebangsaan DKI Jakarta, yang diikuti perwakilan etnis dari 34 Propinsi dibuka oleh ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, di Gedung KNPI, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (18/9/2024).

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata dalam sambutannya mengucapkan “terima kasih untuk suksesnya penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta karena KPU DKI Jakarta tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan banyak pihak termasuk Forum Pembaruan Kebangsaan”.

“Pilkada DKI berbeda dengan Pilkada dengan propinsi lainnya, karena Pilkada DKI adalah Pilkada raasa Pilpres, karena disorot secara nasional,” Tegas nya dalam sambutan.

Sebagaimana di ketahui dasar hukum Pilkada adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat.

Implikasi Perubahan Undang-Undang Jakarta Secara substansi tidak ada perubahan signifikan terhadap pengaturan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Undang-Undang 29 Tahun 2007 Pasal 11

1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

2. Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

3. Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

Undang-Undang 2 Tahun 2024, Pasal 11

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 5O%(lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

3. Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

4. Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

5. Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KPU DKI Jakarta sebagai penyelenggara Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 merupakan badan publik yang harus patuh terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 harus dilaksanakan secara transparan

“Sesuai UU KIP setiap tahapan Pemilu 2024 itu harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Wahyu.

“Dengan menerapkan asas keterbukaan informasi, akuntabilitas, jujur dan adil, maka apapun hasil Pilkada DKI Jakarta nanti dapat diterima oleh masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Wahyu menambahkan, pihaknya mengapresiasi berbagai stakeholder dalam kegiatan sosialisasi tahapan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024. Hal ini membuktikan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik.

Dalam Kampanye masyarakat dilarang untuk :

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar 

    Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk NKRI

b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil

    Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil

    Walikota, dan/atau Partai Politik;

c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai

   Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan

   kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih

    kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan

j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan

   kendaraan di jalan raya; dan/atau

k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU

   Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Dalam Diskusinya ketua FPK Propinsi DKI Jakarta Andi Samsul Zakaria, SH, MH mengajak seluruh anggota FPK dan anggota etnis untuk mensukseskan pilkada DKI Jakarta tanggal 27 November 2024 yang terdiri dari 3 pasangan calon disodorkan KPU yang aman dan nyaman karena suara kita akan menentukan masa depan Jakarta.

“Mari kita gunakan hak pilih, suka atau tidak suka kita harus memilih salah satu pasangan calon,” ajak Samsul Zakaria

Sementara itu wakil ketua FPK Ir. Budi Siswanto dalam penjelasannya mengaku menyambut baik sosialisasi KPUD DKI Jakarta. Kedepanya kiranya Kesbangpol DKI Jakarta bisa mengajak paguyuban etnis dari 34 propinsi atau bahkan dari 38 propinsi.

"Kita sambut baik apa yang dilakukan KPUD dengan melakukan sosialisasi. FPK berkomitmen mendukung kelancaran proses pilkada," kata Budi.

Menurut Budi, pihaknya akan menyampaikan proses tahapan pilkada DKI kepada masyarakat. "mari kita gunakan hak memilih dalam pilkada ini, sangat disayangkan hak yang diberikan Negara kalau tidak kita gunakan," tutupnya

Selanjunya Sekretaris FPK DKI Jakarta Syarif Hidayatullah, S. IP menjelaskan bahwa Jakarta sesuatu yang special yanag sudah 70 tahun jadi Ibukota Negara yang sebentar lagi akan pindah ke Kalimantan, selanjutnya status nya pun berubah dari DKI menjadi DKJ yang berubah menjadi kota global untuk berinvestasi.

“Ingin berkata dalam sebuah rasa tapi sulit untuk mengatakannya, karena ada rasa yang tersembunyi dalam relung hati yang paling dalam. Hidup harus tetap berjalan walaupun tidak seperti yang kita inginkan,” kesan bang Syarif Hidayatullah sebagai warga Betawi di Jakarta (LEP)

Lanjutkan Membaca